Status Plt Hingga Penempatannya Terkesan Dipaksakan

Banyuwangi, - Banyaknya status Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas yang ada di Banyuwangi hingga penempatan Plt yang bukan asli menguasai teknik pun terkesan dipaksakan untuk menempati kursi tersèbut. Mungkin karena tidak ada sanksi tegas dari Undang - Undang dan turunannya jika melanggarnya. Meski demikian, namun publik bertanya - tanya ada apa dibalik semua kebijakan persoalan komposisi jabatan di Banyuwangi ini. Status Plt di Banyuwangi terkesan dipaksakan untuk berlama - lama dan yang mengisi hampir mayoritas jebolan salah satu perguruan tinggi saja.

Apakah mungkin memang disengaja yang mengisi jabatan strategis di birokrasi adalah lulusan salah satu perguruan tinggi itu saja atau mungkin untuk menyiapkan atau diduga kuat untuk menata menduduki kursi jabatan Sekda?. Itu hanya dugaan saja.

Baca juga: NH Dan Lingkaran Setan Para Birokrat Korupsi

Pertanyaan nya, apakah Banyuwangi ini kekurangan Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang memumpuni?. Lalu jika iya, bagaimana dengan status penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di kancah nasional maupun internasional.  Itu kinerja semua pegawai atau hanya Bupatinya saja?. 

Disisi lain yang menjadi analisa terkait kebijakan Sekda maupun Bupati Banyuwangi adalah selain banyaknya posisi jabatan Plt yang begitu lama, yaitu posisi tersebut didominasi oleh lulusan salah satu perguruan tinggi saja. Apakah pegawai lain yang lulusan nya diluar itu tidak mampu?. Apalagi yang paling menjadi hal yang menggelitik saat kemampuan seseorang itu ada di manajemen service atau bukan di teknik namun ditempatkan di teknik, ini sangat kacau sekali. Kalau di bidang non teknik itu masih bisa dimaklumi. Atau saya menduga ini hanya sekedar simbol dan ada maksut lain dibalik semua ini?.

Baca juga: HUT Bhayangkara ke 76, Diharapkan Polri Konsisten Menjalankan Amanah Negara

Sebagai salah satu warga Banyuwangi saya sangat yakin dan optimis bahwa banyak Sumber Daya Manusia yang berkualitas utamanya di lingkup birokrasi Banyuwangi. Sekda atau Bupati juga harusnya memberikan kesempatan kepada Kepala Bidang ataupun Sekretaris yang membidangi untuk regenerasi kepemimpinan menuju Banyuwangi maju di kemudian hari. Jangan hanya berkutat " Asal Mas atau Bapak " senang saja. 

Lalu jika seperti ini bagaimana ketegasan dari seorang Baperjakat Banyuwangi?. Berapa sih banyaknya pegawai yang secara kepangkatan sudah layak jadi Kepala Dinas?. Lalu level dibawa ekselon atau golongan dibawa Kepala Dinas ada berapa, harusnya itu juga kan terus di upgrade. 

Baca juga: Mega Korupsi Sampai Harga Cabai Melambung Tinggi, Inisiator KMPG Sebut Mendag Layak Dievaluasi

Hemat saya, Banyuwangi itu sangat luar biasa, kenapa demikian karena salah satunya adalah memiliki Menteri yang menduduki posisi strategis terkait kepegawaian. Kinerja Bupati Ipuk sangat luar biasa menurut hemat saya. Hanya butuh ketegasan agar tidak selalu berada di bayang - bayang era lama.

Berharap Bupati dan Sekda segera menata ulang manajemen Sumber Daya Manusia yang ada di birokrasi Banyuwangi ini. Tidak hanya menumbuhkan yang sudah diatas namun dibawah juga harus tumbuh ke atas. Jangan terkesan bagus di kemasan saja namun isinya juga harus benar - benar seimbang. 

Baca juga: Kornas Merah Hati Puji Kebijakan Jendral TNI Andika Perkasa, Buka Ruang Untuk Generasi Bangsa

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seolah abaikan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia (RI) .

Veri Kurniawan ( FOSKAPDA )

Baca juga: Adhie Umar S.: Ganjar Berpotensi Menjadi Gubernur Gagal